Belajar taqwa kepada Allah

Belajar dari Ibrahim

Belajar untuk mencintai Allah

Malu pada bapak para Anbiya

Patuh dan taat Allah semata

Tanpa pernah mengumbar kata-kata

Jalankan perintah tiada banyak bicara

(“Belajar dari Ibrahim” by SNADA)

Tak lama lagi kita akan bersua dengan dengan hari raya nan akbar bagi umat Islam, hari raya Idul Adha, yang jatuh pada 10 Dzulhijjah 1430 H, atau 27 November dalam kalender masehi. Hari raya yang menjadi penyempurna rukun Islam yang kelima ini hadir sebagai pengganti dua hari raya penduduk Madinah sebelum datangnya rasulullah, yaitu hari hari Nairuz dan hari Mahrajan. Seperti sabda Rasulullah, “ Aku datang kepada kalian sedang kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya pada masa jahiliah. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari dua hari itu, yaitu hari raya Qurban dan hari raya Idul Fithri”.

Pada hari raya ini, disunahkan kepada umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah sholat sunah dua rokaat (sholat Ied) dan menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban sendiri adalah salah satu fragmen rekonstruksi (napak tilas) atas satu kisah monumental, tentang Ibrahim dan putra terkasihnya, Ismail. Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir terkemuka menyatakan apabila Allah SWT mengabadikan satu kisah dalam Al Quran, maka sesungguhnya kisah ini amat bernilai tinggi dan berisikan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Satu kisah yang mengharu-biru dan memberikan kesan mendalam bagi setiap muslim. Betapa tidak, Nabi Ibrahim yang telah menunggu kehadiran buah hati selama bertahun-tahun ternyata diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, ‘hanya’ melalui sebuah mimpi. Sebuah konflik peran yang cukup dilematis bagi Ibrahim, dimana ia dituntut untuk memilih antara melaksanakan perintah Tuhan (sebagai utusan-Nya) atau mempertahankan buah hati dengan konsekuensi tidak mengindahkan perintahNya (sebagai ayah). Hanya karena ketakwaan yang kuat lah, perintah tersebut akhirnya dilaksanakan. Dan pada akhirnya, Nabi Ismail tidak jadi disembelih dengan digantikan seekor domba. Hal ini diabadikan dalam al Quran surat ash Shaffat ayat 102-109.

Kisah tersebut merupakan potret puncak kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi segalanya, termasuk darah dagingnya sendiri, tanpa syarat (unconditional love). Kecintaan Nabi Ibrahim terhadap putra kesayangannya tidak menghalangi ketaatan kepada Allah. Kalau ditilik, hati ayah mana yang tega melaksanakan perintah itu? Sedangkan seganas-ganasnya harimau pun, pasti tak akan tega memakan anaknya sendiri. Namun beliau mampu menepis godaan sisi keduniawiannya,dengan mengutamakan perannya sebagai  utusan, pemimpin umat, dan juga hamba, yang harus patuh terhadap perintah Tuhannya.

Integritas. Ibrahim melakukan apa yang selama ini telah diemban dan diikrarkannya, menjadi utusan Allah dan pemimpin umat yang tengah dibelenggu kebodohan. Beliau melaksanakan komitmennya sepenuh hati atas apa yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran yang datang dari Tuhannya, meski melalui media mimpi. Dia mendahulukan kepentingan  amanahnya daripada ego untuk mengakomodasi kepentingan individunya sebagai ayah. Sebuah ironi bila kita tarik ke dalam konteks kekinian dan kedisinian, dimana banyak para pemimpin negeri ini justru dalam mengemban amanah lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya daripada kepentingan umat yang telah diamanahkan kepadanya. Tidak mempunyai integritas. Tak sama apa perilaku dan kebijakan yang ditelurkan dengan sumpah yang telah diucapkan serta janji-janji yang telah digelontorkan pada masa kampanye.

“A politician think about the next election, but a true leader, think about the next generation”. Begitu kira-kira kata seorang tokoh mengenai deskripsi sederhana tentang arti pemimpin. Dan begitu pula dengan Ibrahim. Proses pembinaan (tarbiyah) yang disetting-nya telah menghasilkan keluarga yang taat, sekaligus generasi penerus sekualitas Ismail. Pada usia semuda itu, Ismail a.s. ikhlas menerima tawaran ayahandanya untuk disembelih sebagai pembuktian cintanya kepada Allah SWT. Dia telah mampu mengalahkan keinginan nafsu dan tuntutan dunianya, karena sadar bahwa cinta dan ridhanya kepada Allah melebihi segalanya. Sungguh, merupakan buah yang manis dari penantian panjang yang penuh visi. Visi untuk mencetak generasi shaleh yang menyembah hanya kepada Allah SWT. Dalam penantian panjang, beliau berdo’a agar diberi generasi shaleh yang dapat melanjutkan perjuangan agama tauhid. Visi Ibrahim ini diabadikan Allah SWT dalam al-Qur’an: “Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. Ash Shaaffaat : 100). Bahkan saat parang yang akan digunakan untuk menyembelih tidak mampu memotong lehernya-karena mukjizat Allah, berkatalah ia kepada ayahnya: ” Wahai ayahku! Rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku, cobalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku.” Benar-benar proses penyiapan generasi penerus yang luar biasa!

Kepemimpinan Ibrahim mengajarkan ketaatan tanpa syarat kepada Allah, serta integritas yang tinggi untuk mengemban amanah yang  dibebankan. Keihklasan dengan mempersembahkan pengorbanan terbaik. Allah ‘Azza Wa Jalla, tidak membutuhkan daging, tidak membutuhkan darah, apalagi kulit hewan yang diqurbankan, akan tetapi nilai “taqwa” kita lah yang akan menentukan value “qurban” yang kita lakukan. Allah SWT berfirman: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al Haj : 37).

Demikianlah, keikhlasan, pengorbanan, rasa syukur, integritas, dan kelembutan hati untuk berbagi yang telah diajarkan oleh pemimpin profetik sekelas Ibrahim as. diharapkan mampu menjadi cermin dan teladan bagi kita untuk berbuat lebih sebagai pemimpin, di waktu dan medan yang bebeda. Ingatlah sabda Nabi SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya…” HR. Bukhori – Muslim.

Wallahua’lam bish shawab.

(Soekarno, Kuliah umum di Universitas Pajajaran, Bandung, 1958).

Pantaslah kiranya kutipan pidato Bung Karno di atas sebagai pengawal, untuk memberikan sebuah sudut pandang dan penyamaan suhu tentang pemaknaan peran kampus. Ia mengingatkan kepada para mahasiswa Indonesia dan para civitas akademika umumnya, agar tidak sekadar menjadikan kampus perguruan tinggi sebagai sarana menuntut ilmu yang bersifat teknis belaka –sesuai spesialisasi masing-masing. Akan tetapi, kita juga harus menjadikan kampus sebagai sarana menggembleng kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa masa depan. Hal tersebut beliau sampaikan, karena kesadaran bahwa pergantian kepemimpinan adalah keniscayaan. Dalam pergantian itu, demi tegaknya idealisme dan cita-cita, merupakan sebuah konsekuensi logis untuk kemudian menyiapkan para penerus yang berkualitas, yang bukan hanya mempertahankan, bahkan ia akan membawa dan mewujudkan cita-cita itu dengan gemilang.

Pembahasan mengenai kepemimpinan dan kaderisasi ini menjadi urgent, bila melihat pada pergeseran peran kampus di Indonesia. Kampus yang seharusnya berperan sebagai kawah kaderisasi pemimpin bangsa, ternyata hanya berperan sebagai penghasil “produk” mahasiswa yang terampil secara teknis dan siap pakai oleh perusahaan. Dalam aktivitasnya, ada kecenderungan mahasiswa belakangan ini makin lama makin individualis bahkan hedonis. Kampus hanya dijadikan ajang berburu gelar sarjana seraya mencari pacar. Waktu senggang di luar kuliah pun cuma untuk main games, kencan, ngobrol, pesta; pendeknya hanya berhura-hura belaka. Akhirnya mahasiswa yang kutu buku, rajin diskusi, dan peduli terhadap masa depan bangsa dan negaranya menjadi barang langka.

Secara bahasa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan (George R. Terry, yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17). Sedang pengertian kaderisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kader merupakan orang yang diharapkan akan memegang peranan penting di dalam pemerintahan, partai, ormas, dan sebagainya.

Dalam kehidupan kampus, kaderisasi kepemimpinan ini bertujuan untuk membentuk kader yang bisa menggerakkan organisasi, himpunan, ataupun kelompok dengan kepentingan masing-masing agar dapat terus berkembang. Setidaknya ada empat hal karakteristik yang menjadi tujuan dari kaderisasi. Pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan organisasi. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang permanen, utuh, dan konsisten dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang kader nemiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan rekayasa sosial.

Kaderisasi penting untuk menjaga keberlangsungan munculnya calon pemimpin bangsa, intelektual berkualitas, dan insan yang peka terhadap persoalan bangsa. Tapi mengapa harus mahasiswa? Mengapa harus di kampus? Untuk hal ini, Arwin Lubis, mantan aktivis pada masa Orde Baru, mengatakan bahwa kaderisasi calon pemimpin bangsa selama ini hanya dilakukan di dua tempat, akademi militer dan universitas. Secara sistemik mungkin di militer sudah di-set dan menjadi bagian dari menu wajib. Sementara bagi mahasiswa, hal ini adalah pilihan, optional. Hal inilah yang perlu diperhatikan, untuk kemudian diberikan pemecahan tentang system pengkaderan di kalangan kampus, supaya mahasiswa kembali ke khittahnya. Bukan hanya sebagai tenaga professional, tapi ia juga pejuang yang peduli terhadap permasalahan bangsa. Kampus sebagai laboratorium bagi mahasiswa sudah seharusnya memberikan ilustrasi tentang permasalahan riil yang terjadi di masyarakat beserta simulasi pemecahannya, sehingga mahasiswa tidak gagap saat harus terjun ke masyarakat yang sesungguhnya dan mampu menjadi solusi.

Nyaris segala lini dan level bangsa kita, saat ini memiliki urgensi untuk mendapatkan pasokan generasi baru pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Di sinilah letak strategis kampus-kampus perguruan tinggi sebagai penyuplai calon pemimpin nasional. Mahasiswa harus diajak melek dengan permasalahan yang membelenggu bangsa mereka sehari-hari. Mahasiswa harus diajak peka untuk merubah tatanan masyarakat yang salah (agent of change), untuk kemudian menyatu sebagai gerakan moral (moral force), sebagai pengawal demokrasi, sebagai mata dan telinga rakyat; sebagai penyambung lidah rakyat. Namun, imbas dari nyaris 32 tahun dibungkam rezim Orba, ditambah iklim kehidupan masyarakat yang terlanjur sangat pragmatis, menyebabkan secara umum kehidupan mahasiswa saat ini masih stagnan. Hanya segelintir mahasiswa yang berani dan sanggup melawan arus pramatisme yang hegemonik dan kemudian tertarik terjun menjadi aktivis yang peduli akan masa depan bangsa ini. Kampus harus dibuat kondusif bagi terjadinya dialektika pemikiran yang beragam dan menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk melatih diri menjadi calon pemimpin bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rapat akbar Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) pada 1965, Bung Karno berwasiat kepada kaum muda: “Hari kemudian Indonesia bukan di tangannya Bung Karno thok… Hari kemudian Indonesia adalah terutama sekali di dalam tangannya pemuda-pemudi, yang hidup di zaman sekarang. Di segala lapangan, aku minta engkau betul-betul pemuda Indonesia yang gilang gemilang!”

VIVAnews – Terungkapnya penjualan sejumlah pulau di Indonesia memancing reaksi keras sejumlah pihak. Anggota Komisi Pertahanan Negara, Tjahjo Kumolo, meminta penjualan pulau tersebut harus segera dibatalkan.

“Apapun alasannya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah di republik ini yang diperjualbelikan,” tegas Tjahjo dalam pesan yang diterima oleh VIVAnews, Rabu 26 Agustus 2009.

Dalam situs privateislandsonline.com yang melayani jual beli pulau-pulau di berbagai belahan dunia, tercantum nama tiga pulau Indonesia yang terdaftar akan dijual, yaitu Pulau Macaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui. Ketiganya terdata di bawah judul ‘Islands for Sale in Indonesia’. Ketiga pulau tersebut masuk dalam gugusan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat.

Pulau Macaroni seluas 15 hektar ditawarkan dengan harga 4 juta Dollar AS, Pulau Siloinak seluas 24 hektar ditawarkan dengan harga 1,6 juta Dollar AS, dan Pulau Kandui seluas 26 hektar ditawarkan dengan harga 8 juta Dollar AS.

Ketiga pulau tersebut dipromosikan sebagai destinasi surfing (selancar) terkenal karena ombaknya yang terbaik di dunia.  Keindahan ketiga pulau itu juga disebut sebagai kombinasi terbaik bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan bisnis sekaligus menikmati gaya hidup dalam satu waktu.

Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin penjualan pulau-pulau tersebut. “Bagaimana bisa dijual?  Saya saja tidak pernah mengizinkan,” ujar Gamawan. Ia menjelaskan lebih lanjut, tidak benar terdapat penjualan tiga pulau di gugusan Mentawai.

Menurut informasi yang ia peroleh dari Pemerintah Kabupaten Mentawai, pengelola Pulau Macaroni dan Kandui hanya menjual tempat peristirahatan yang ada di pulau tersebut, bukan menjual pulaunya. Ketika dilihat lebih rinci, penawaran di privateislandsonline.com memang secara spesifik menyebutkan penjualan Macaroni’s Island Resort dan Kandui Island Resort.

Bagaimanapun, Gamawan mengakui bahwa Pulau Siloinak memang dalam tahap ditawarkan. “Tapi tentu tidak semudah itu, karena banyak aturan yang harus dilalui,” tuturnya buru-buru menambahkan. Ia kembali menegaskan, secara hukum dirinya tidak pernah mengizinkan penjualan pulau karena hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang.

“Kalau benar ada iklan penjualan pulau Indonesia, maka Komisi I akan menentangnya dan meminta penjualan tersebut dibatalkan,” kata Tjahjo yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP. Tjahjo menekankan, siapapun pihak yang telah membuat iklan penjualan pulau-pulau tersebut, akan mengalami tentangan keras dari DPR. Tjahjo menegaskan, apapun bentuk iklan tersebut, wilayah kesatuan Republik Indonesia jelas tidak untuk diperjualbelikan kepada pihak asing.

Situs privateislandsonline.com sendiri menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 18.000 pulau. Disebutkan pula bahwa Indonesia menyediakan pulau-pulau untuk disewakan. “Sangat sedikit properti di Asia yang tersedia bagi pihak asing, tapi tempat seperti Indonesia menyediakan penyewaan tanah,” demikian tulis situs tersebut.

Source: www.vivanews.com

Laporan ICW didasarkan pada sejumlah perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Antasari Azhar ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Perbuatan itu diduga melanggar atau menyimpangi Kode Etik Pimpinan KPK. Setidaknya berdasarkan temuan ICW, ada 17 dugaan pelanggaran kode etik.

Dalam kondisi KPK yang dikepung dan diserang dari berbagai arah, tentunya laporan ini diniatkan sebagai bagian dari upaya melindungi dan membentengi institusi KPK. Satu hal yang perlu dilakukan adalah pembersihan dan pemeriksaan secara internal terhadap Ketua KPK, Antasari Azhar. Mengingat saat ini, testimoni yang diduga ditulis Antasari Azhar tentang suap di KPK pun telah beredar luas. Isi dari testimoni tersebut bahkan ICW nilai melanggar UU KPK atau Kode Etik Pimpinan KPK.

Berdasarkan laporan ini, ICW meminta pada KPK:

1. Melakukan pemeriksaan dan investigas internal secara serius terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Antasari Azhar ketika masih menjadi Ketua KPK.
2. Mendorong KPK untuk segera membentuk Komite Etik untuk memeriksa hasil pemeriksaan dan investigas internal tersebut.
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar kode etik. Jika yang ditemukan adalah pelanggaran kode etik, maka sanksi mengacu pada dokumen Kode Etik Pimpinan KPK, akan tetapi jika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana maka KPK perlu menyerahkannnya pada penegak hukum terkait.

dokumen surat laporan ICW

Seperti apa yang dapat kita saksikan dari potret kehidupan anak jalanan di berbagai kota besar di Indonesia. Kehidupan yang kita saksikan adalah kehidupan yang bisa dikatakan jauh dari kata ”merdeka”. Pada usia yang sangat dini, rata-rata belum sampai 10 tahun, mereka terpaksa (baca: sudah dipaksa) untuk merasakan keras dan kejamnya ibukota. Saat pemerintah sedang sibuk membahas alokasi dana untuk Sekolah Bertaraf Internasional, saat itu pula anak jalanan masih sulit hanya untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, bahkan banyak di antara mereka yang tidak bersekolah. Saat sanitasi dan higienitas menjadi masalah yang krusial bagi ibu-ibu di kalangan kaum mapan, saat itu pula mereka sedang asyik mandi di sungai-sungai yang terkenal dengan sanitasi dan kadar kesehatan airnya yang sangat buruk. Tak jarang, mereka harus meminta-minta kepada orang lain demi sesuap nasi untuk menyambung kehidupan mereka. Pakaian pun tak terperhatikan, seolah-olah hanya sukur nyanthol (asal ada, pen). Yang lebih mendasar lagi adalah, pola kehidupan sosial yang menemani mereka selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 52 minggu dalam setahun. Kehidupan jalanan yang keras, bahkan menjurus kasar, pergaulan yang menyimpang, kriminalitas, anti kemapanan, adalah nilai-nilai yang dengan mudah dapat mereka konsumsi dan terinternalisasi dalam mindset mereka, tanpa proses penyaringan! Rata-rata orang tua mereka pun kurang peduli terhadap hal-hal semacam itu, karena menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ya, hukum jalanan. Hukum yang juga pernah mereka”taati” sebelumnya. Sehingga mereka anggap normal(kalau tidak bisa dikatakan wajib), jika anak mereka melalui hukum yang turun-temurun berlaku di jalanan yang kejam. Padahal, mereka adalah aset bangsa, yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan masalah ini, seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, dimana nasib yatim dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerataan kemerdekaan untuk mengakses setiap fasilitas yang ada mutlak dibutuhkan. Tentunya hal ini membutuhkan sinergi dari setiap komponen yang ada di masyarakat, untuk membawa kehidupan anak jalanan ini ke arah yang lebih baik. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, bahkan dari keluarga/orang tua dari anak jalanan itu harus bekerjasama untuk menumbuhkan habbits yang positif dan menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan kepribadian, mentalitas, intelektualitas, dan spiritualitas dari anak jalanan itu sendiri. Sampai saat ini memang sudah ada beberapa kumpulan mahasiswa yang bergerak untuk membantu merubah kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, hal tersebut tidak akan memberikan efek yang signifikan tanpa bantuan dari pihak lain. Apalah artinya 2 jam dalam seminggu, dengan materi akademis yang mungkin membosankan bagi mereka, bila selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 52 minggu dalam setahun, mereka masih berada dalam kultur kehidupan jalanan yang mereka adopsi dari lingkungan mereka. Sudah saatnya semua bergerak, untuk lebih peduli dengan masa depan mereka, masa depan Indonesia. Merdeka!!!

]]> http://dpr1nc3.wordpress.com/2009/08/18/mencari-makna-kemerdekaan-di-jalanan/feed/ 0 Arif http://dpr1nc3.wordpress.com/2009/08/18/intellectual-capital-dan-daya-saing-bangsa/ http://dpr1nc3.wordpress.com/2009/08/18/intellectual-capital-dan-daya-saing-bangsa/#comments Tue, 18 Aug 2009 16:35:12 +0000 Arif Fatchurahman http://dpr1nc3.wordpress.com/?p=50 Continue reading →]]> Bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global. Harus diakui bahwa tantangan itu semakin lama tidaklah semakin ringan, akan tetapi justru berkembang menjadi semakin kompleks dan semakin beragam. Di sisi lain, globalisasi juga membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang memiliki daya saing yang kuat dan tangguh akan sanggup menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Bangsa yang kuat dan tangguh juga akan sanggup untuk mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan.

Modalitas Nasional Menuju Bangsa yang Maju

• Kekayaan alam yang sangat besar. Antara lain mencakup cadangan energi, yaitu batubara 90,5 milyar ton; gas alam 334,5 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet), coal bed methane 453 TSCF; panas bumi 27.000 giga watt (40% cadangan dunia). Ketersediaan cadangan pangan (antara lain): padi (swasembada 2008), jagung (swasembada 2007), kedelai (target swasembada 2015), gula (swasembada 2009). Selain itu, bangsa Indonesia juga masih memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang termasuk terbesar di dunia [Referensi: Dep.ESDM dan DepTan, Mei 2008].
• Capaian dan prestasi pembangunan khususnya di empat tahun terakhir. Beragam capaian pembangunan adalah modalitas nasional yang dapat kita jadikan pijakan untuk membangun negara yang maju. Antara lain: pertumbuhan ekonomi 6,4% (Semester 1, tahun 2008); rasio utang terhadap PDB (2008) 33% (terendah di seluruh Asia); Pendapatan Domestik Bruto bangsa Indonesia di tahun 2007 ini, termasuk peringkat 20 besar dunia [Referensi: Depkeu, 2008].
• Sumber daya manusia yang sangat besar, yaitu sebanyak 234.693.997 orang dan menduduki peringkat ke-4 dunia. [Referensi: BPS, Bappenas, 2007].
• Lokasi strategis,terletak diantara dua benua, yaitu Asia Australia serta dua samudera,Hindia dan Pasifik, membuat posisi Indonesia sangat krusial dan penting sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

Realitas Sosial

Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2008, Bank Indonesia (BI) merilis bahwa hingga Desember 2008 posisi utang luar negeri tercatat US$ 149 miliar.

Adapun rincian posisi utang luar negeri yang tercatat sebesar US$149 miliar itu antara lain utang luar negeri milik pemerintah sebesar US$77,8 miliar, utang luar negeri swasta US$60,6 miliar, dan sissanya US$10,7 miliar merupakan surat berharga domestik yang dimiliki asing.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008 lalu, jumlah orang miskin mencapai 34,96 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia.

Berdasar rilis dari PO ( Asian Productivity Organization), diantara 61 negara anggota, maka pada tahun 2007 Indonesaia menempati peringkat 61.

Konsep daya saing bangsa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
Istilah daya saing (competitiveness), “diawali” dengan konsep keunggulan komparatif (comparative advantage), mendapat perhatian semakin besar terutama tiga dekade belakangan ini. Daya saing, satu dari sekian jargon yang sangat populer, tetapi tetap tak sederhana untuk dipahami. Sebagai konsep yang multidimensi, daya saing sangat memungkinkan beragam definisi dan pengukuran.

Saat kita melihat beberpa fakta diatas, sungguh merupakan suatu kontradiksi dimana secara modal fisik (sumber daya alam, bentang alam, astronomis, dsb.) kita merupakan bangsa yang kaya, namun berdasar kondisi kekinian bangsa maka yang tampak adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Lalu kemana semua sumber daya alam itu?

Dari berbagai pengamatan yang ada,maka ternyata peran sumber daya alam kurang terlalu signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Fenomena yang menarik adalah banyak diantara negara-negara dengan kekayaan alam yang tidak terlalu istimewa, seperti Singapura misalnya, malah muncul sebagai negara-negara maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita Singapura US$ 29320/tahun bandingkan dengan  pendapatan per kapita Indonesia, yang ”hanya” sebesar US$ 1420/tahun (World Bank, dimuat di koran tempo 13 Mei 2008)

Namun, satu hal mencolok yang bisa ditarik sebagai benang merah dari masing-masing negara yang bisa dikatakan maju tersebut adalah, tingginya daya saing sumber daya manusia, kaya secara sumber daya manusia. Jadi , dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan, serta daya saing bangsa berbanding lurus dengan kekayaan intelektual dari negara tersebut.

Kondisi SDM Indonesia

Pilar utama daya saing bangsa adalah human capital atau sumber daya manusia, modal manusia, yang kedua adalah inovasi teknologi. Ketika Indonesia mengalami krisis 1997, 1998, ekonomi kita kolaps. Ternyata setelah dilakukan analisis dari berbagai faktor yang paling mendasar adalah karena pertumbuhan ekonomi kita waktu itu lebih banyak ditopang oleh kapital atau modal non-manusia. Masalah SDM yang rendah menyebabkan proses pembangunan yang selama berjalan kurang didukung oleh produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang memadai.

Jika kita perhatikan indikator Human Development Index (HDI), Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2002 nilainya 0,684 berada pada rangking 110. Pada tahun 2003 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat 112 di bawah Vietnam (109), Thailand (74) dan Brunei Darusalam (31), Korea (30), dan Singapura (28). Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 HDI Indonesia secara berturut-turut berada pada peringkat 111 dan 110. Menurut “The 2006 Global Economic Forum of Global Competiveness Index (GCI)” yang di-release World Economic Forum (WEF), daya saing global Indonesia kini berada pada poisi yang terpuruk.

Masalah SDM di Indonesia sangat komplek. Hal ini dicirikan oleh beberapa indikator berikut:
Jumlah penduduk 219,20 juta (BPS, 2006); Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar ketimbang ketersediaan lapangan kerja; Ditribusi penduduk antar daerah tidak merata; Ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar kerja; Ketidak-seimbangan kebutuhan layanan publik dengan jumlah petugas; Distribui informasi tentang pasar kerja yang lambat atau timpang; Demand yang belum terpetakan dengan baik; Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan secara simultan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan pada akhirnya menyebabkan rendah kualitas SDM Indonesia.

Kita memerlukan kader-kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap mental prima, unggul dan berdaya saing tinggi, kemampuan handal dengan nasionalisme sejati karena kemajuan ekonomi, kemajuan bangsa, itu disebabkan oleh kualitas dari human capitalnya. Tingkat produktivitas SDM merupakan salah satu tolok ukur kualitas SDM, faktanya dalam 4 tahun terakhir makin menurun. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkan menurunnya produktivitas tenaga kerja. Peringkat produktivitas Indonesia menurut IMD World Competition Yearbook 2006 adalah 59, sedangkan Thailand 27, Malaysia 28, Korea 29, Cina 31, India 39 dan Philipina berada di peringkat 49.

Salah satu ukuran daya saing SDM adalah penguasaannya terhadap teknologi sebagai sarana penunjang akselarasi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia, hal ini masih lemah. Lemahnya penguasaan iptek SDM Indonesia ditunjukkan oleh sejumah indikator, antara lain: (1) Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) dalam laporan UNDP Tahun 2001 menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan 60 dari 72 negara; (2) Menurut WEF, Indeks Daya Saing Pertumbuhan (IDSP) Indonesia pada tahun 2004 berada pada urutan 69 dari 104 negara (RPJMN, Perpres No. 7 Tahun 2005). Selanjutnya menurut hasil studi WEF 2006 peringkat indeks daya saing pertumbuhan Indonesia berada di peringkat 59.

Terlepas dari beberapa data yang kurang mengenakkan diatas, sebenarnya di Indonesia juga tak sedikit anak bangsa yang memiliki keunggulan. Berapa banyak putra-putra terbaik bangsa berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pangus Ho, Habibie, Anis Baswedan, dan masih banyak lainnya mempunyai kualitas yang setara, atau bahkan melebihi intelektualitas dari negara lain. Akan tetapi, seringkali beberapa, atau banyak diantara sumber daya manusia itu yang pergi meninggalkan tanah air, dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa lain. Fenomena larinya aset intelektual bangsa ini sering kita sebut dengab brain drain. Sudah terlalu banyak putra terbaik bangsa ini yang meninggalkan tanah air, dengan motivasi yang bervariasi, untuk mengimplementasikan kecakapan intelektualnya di negara lain.

Perbaikan Kualitas Pendidikan dan Sinergisitas Bangsa: The Only One Solution

Nasib suatu bangsa tidak akan berubah, kecuali bangsa itu sendiri mau mengubahnya. Jika kita mau merubahnya, perubahan harus mendasar dengan skala prioritas. Salah satu prioritas utama adalah pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan. Di sinilah diharapkan peran dan kontribusi pendidikan dalam melakukan regenerasi dan modernisasi industri serta mendorong mengembangkan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan daya saing global, kebijakan di bidang pendidikan harus dipayungi komitmen yang tinggi, konsisten dan berkelanjutan.

Sekalipun secara nasional kita memiliki 82 PTN dengan 3051 program studi; dan 2561 PTS dengan 10287 program studi ternyata sangat sedikit program studi yang bermutu, dalam arti mampu mencetak sarjana yang benar-benar kualified dan mampu menjadi pioneer di bidangnya. Semua itu terjadi lantaran perguruan tinggi telah mengabaikan tugas utamanya sebagai institusi yang mengajarkan kebenaran, menemukan kebenaran dan membangun nilai-nilai baru.

Menurut hasil Studi Political and Economical Risk Consultancy (PERC) tahun 2005, mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Derajat pendidikan di Indoensia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia berada pada posisi paling buncit. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, berada di atas Indonesia.

Selain itu, juga perlu proteksi dari pemerintah terkait larinya asset-aset bangsa. Karena jika dianalisis, larinya asset intelektual bangsa minimal disebabkan 2 faktor, yaitu perhatian dari bangsa, khususnya pemerintah, yang kurang terhadap factor penarik, misalnya fasilitas, infrastruktur, dan kesejahteraan. Tapi boleh jadi hal itu mencul karena minimnya nasionalisme dan dedikasi terhadap majunya bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mensukseskan Indonesai mandiri dan berdaya saing.

Setidaknya ada tiga fungsi utama dari penyelenggaraan pemilu:

1. Pemilu merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel dan berlegitimasi.
2. Penyelenggaraan Pemilu secara reguler merupakan sarana penyampaian aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung & sebagai kontrol /evaluasi rakyat terhadap penyelenggara negara
3. Melalui Pemilu diharapkan akan terwujud mekanisme yang mampu menjamin pergeseran kekuasaan (transfer of power) & kompetisi kekuasaan (power competition) di suatu negara secara damai & beradab

Pemilu kali ini memunculkan sebuah tantangan yang tidak mudah. Mulai dari adanya perubahan yang cukup signifikan terkait system serta teknis pelaksanaan pemilu. Jika dulu caleg include dan menjadi wewenang partai, maka sekarang caleg dapat dipilih secara terbuka, dimana probabilitas lolos tidaknya tergantung dari suara yang masuk ke caleg tersebut, tanpa ada campur tangan secara langsung oleh partai. Lalu masalah perubahan teknis pelaksanaan pemilu. Cukup sulit merubah kebiasaan masyarakat yang sudah familiar dengan istilah “coblos” menjadi “contreng”. Berikutnya, yang terpenting, ditengah segala perubahan dan terbatasnya waktu sosialisasi kepada masyarkat, pemilu tahun ini dituntut untuk menjadi pemilu yang lebih berkualitas, yang benar-benar demokratis. Maksud dari demokratis di sini adalah pemilu benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat, tanpa ada manipulasi, tanpa ada kebohongan.

Demi menuju pemilu yang berkualitas tersebut, ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu pelaksanaan pemilu dengan bersih dan cerdas. Bersih yang dimaksudkan disini yaitu bersih dari proses, serta seluruh instrument yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan rutin lima tahunan ini. Bersih dalam proses, berarti bebas dari segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran, mulai dari pendataan daftar pemilih tetap (DPT), pemberkasan para calon anggota legislative, kegiatan kampanye, pemilihan pada hari H, perhitungan suara, sampai pada pengumuman hasil pemilu. Sedangkan bersih untuk instrument pemilu, yaitu jujur dan menjaga integritas bagi pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan pemilu, seperti KPU, yang harus transparan terkait prosedur yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilu, tidak diskriminatif dalam proses verifikasi para calon; BAWASLU, tidak diskriminatif dalam menindak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu; bagi partai dan calon, tidak menggunakan praktik-praktik yang illegal dan kotor, atau bahkan intimidasi dalam upaya menarik suara masa, misalnya melalui money politics, black/negative campaign, dan hal-hal yang tidak patut lainnya.

Term berikutnya ,yaitu cerdas. Subyek yang paling berperan terkait dengan pembahasan kata “cerdas” ini adalah para pemilih, para konstituen. Cerdas yang dimaksud yaitu cerdas dalam mengeksekusi pilihan dan menyikapi segala dinamika yang terjadi dalam proses pemilihan. Cerdas juga menunjukkan tingkat kedewasaan masyarakat dalam menginterpretasikan arti dan makna pemilu. Masyarakat yang cerdas akan sadar bahwa pemilu bukan hanya sebuah event yang berlangsung begitu saja, sebuah formalitas. Tapi mereka juga akan sadar bahwa momen ini adalah momen yang sangat krusial, lima menit yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan, yang secara otomatis juga akan mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka akan memilih orang yang benar-benar tepat, yang mampu dan bersih dalam menuntun bangsa ini.

Bagi para pemilih hendaknya menghindari calon anggota legislative seperti ini:

1. Boros, tamak dan Korup!
2. Penjahat dan Pencemar Lingkungan!
3. Pelaku kekerasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM!
4. Pelaku kekerasan terhadap KDRT dan diskriminasi terhadap hak-hak Perempuan!
5. Pemakai Narkoba dan Pelindung bisnis Narkoba!
6. Pelaku penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan politik kaum petani, buruh dan rakyat miskin kota!

Para calon pemilih hendaknya kritis mengikuti & mengawasi proses Pemilu

1. Penyelenggara Pemilu: KPU/KPUD, Panwas, dll. Karena lembaga-lembaga ini berpotensi melakukan pelanggaran prosedur & penyelewengan, serta rentan intervensi kepentingan politik tertentu.
2. Proses Pemilu: mulai pada penyusunan UU sampai seluruh tahapan Pemilu berakhir.
3. Kritis memilih dalam Pemilu
4. Partai Politik: track-record, platform, kapasitas dan kredibilitas.
5. Calon Anggota DPR & DPD: kualitas, kredibilitas, integritas, kapabilitas, bersih, kejujuran, moralitas, track-record, dll.
6. Calon Presiden/Wakil Presiden: visi-misi, kenegarawan, kepemimpinan, kualitas, kredibilitas, integritas, kapabilitas, bersih, kejujuran, moralitas, track-record, dll.

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pemilih:

1. Aktif tanpa kekerasan: hindarkan diri dari kekerasan & anarkisme massa. Ciptakan Pemilu damai dan beradab.
2. Pemilu sebagai Gerakan Anti-Korupsi: pilih calon atau partai yang bersih agar dalam memerintah tidak melakukan korupsi.
3. Anti Money Politic: merupakan bentuk kecurangan Pemilu. Gunakan nurani dan akal sehat dalam memilih.
4. Tidak mudah Dieksploitasi: Pemilu merupakan media pembelajaran politik bagi terbentuknya komunitas demokratis. Karena itu, jangan mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
5. Tidak Apatis: Jangan bersikap apatis, akibat pengaruh tertentu. Gunakan hak pilih dengan nurani dan akal sehat.
6. Jangan GOLPUT!